GOLPUT SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI POLITIK? Kata Siapa…

Abstraksi

fenomena golput bukanlah sebuah fenomena yang baru. Wacana ini sudah menjadi pembicaraan umum sejak pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia pada 1955. golput semakin menjadi perhatian ketika terjadi kontroversi mengenai pandangan terhadap golput, ada yang pro, adapula yang kontra. Apalagi fenomena yang mulai berkembang ketika yang menjadi golput adalah orang-orang yang berpendidikan.

Alasan yang muncul kemudian dari para intelektual adalah mereka memilih golput sebagai alat agar ketika jumlah golput meningkat, maka para partai politik dan pemerintahan akan melirik kembali dan membenahi kinerjanya,. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika golput dianggap sebagai sebuah partisipasi politik, bukan sebuah pilihan untuk menarik diri dari partisipasi politik. karena sebenarnaya golput bukan bentuk dari partisipasi politik melainkan sebuah hak yang dimiliki seseorang untuk memilih tidak berpartisipasi dalam salah satu pilar terpenting demokrasi yaitu pemilu. Jika demikian adanya, maka demokrasi yang sejatinya membutuhkan partisipasi dari masyarakat sebagai sebagai kekuasaan tertinggi akan benar-benar terancam.

Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sangat familiar dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika ditinjau dari perspektif sejarah, maka akan sering kita temui sebutan Negara Kota (Civil State), yang merupakan konsep negara Yunani kuno dimana demokrasi pertama kali diterapkan dengan begitu mapan. Sistem yang digunakan dalam pemerintahan negara kota adalah sistem demokrasi langsung (direct democracy), dimana setiap warga negara dapat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Demokrasi langsung begitu memungkinkan diterapkan karena negara kota memiliki wilayah yang menurut Ahmad Suhelmi dalam bukunya Pemikiran Politik Barat, luas wilayahnya lebih kecil dari provinsi terkecil di Indonesia. Kemudian menurut Herodotus dan Aristophanes, jumlah penduduk negara kota sekitar 30.000 orang saja[1], dan itu semua sesuai dengan syarat demokrasi langsung. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang memilki lebih dari 30 provinsi dan jumlah penduduknya pada tahun 2010 sekitar 237,641,326 jiwa[2] maka Indonesia kurang pas untuk menerapkan direct demokrasi. Yang pas untuk diterapkan di Indonesia adalah sistem demokrasi yang bersifat representatif.

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi, dimana kekuasaan ada pada tangan rakyat. Hal ini dipertegas lagi oleh pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu tediri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan wakil-wakil golongan fungsionil.[3] para anggota DPR dan utusan  dari daerah inilah yang disebut sebagai representasi dari masyarakat, yang akan membawa kepentingan masyarakat, karena tidak mungkin semua masyarakat yang ada di Indonesia bisa berpartisipasi langsung dalam pengambilan kebijakan (layaknya demokrsi langsung) Oleh karena itu pemilihan umum merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk menempatkan orang-orang yang dipercaya dapat membawa kepentingan rakyat di kursi tataran birokrasi, dan pemilihan umum sejatinya merupakan bentuk dari partisipsi politik masyarakat yang nantinya berimbas pada kualitas birokrasi-birokrasi terpilih.

Pemilu Sebagai Salah Satu Pilar Demokrasi

Salah satu pilar utama dari demokrasi adalah pemilihan umum. Joseph Scumpeter[4] menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala merupakan kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Meskipun banyak yang berasumsi bahwa pemilu hanya berupa prasyarat dari demokrasi procedural yang jauh dari dari nilai sibstantifnya, namun setidaknya pemilu bisa dijadikan sebagai alat untuk menuju demokrasi substantif. Karena sejatinya kelemahan dari demokrasi substantif adalah tidak memberikan kriteria yang pas dari sebuah demokrasi yang dapat dikatakan baik. Sehingga optimisme akan munculnya demokrasi secara substantif dengan menggunakan isntrumen Pemilihan Umum (Pemilu) masih tetap ada.

Di Indonesia sendiri sumber dan dasar hukum dari pemilihan umum sudah diatur dengan sangat jelas. Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari ketentuan pasal ini dijelaskan bahwa:

  • Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan (unitarisme), sebagai lawan dari negara serikat (federalisme).
  • Pemerintah Indonesia berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negaranya yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu jangka waktu tertentu.[5]

Jelas dalam pasal diatas memberikan sebuah ketegasan bahwa Indonesia sebagai negara republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Maka dalam pemerintahan berbentuk republik kehendak rakyatlah yang seharusnya menjadi dasar suatu kebijakan atau penyelenggaraan pemerintah.

Dibutuhkan Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik, menurut Herbet McClosky dapat diartikan sebagai kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.[6] Sedangkan menurut Miriam Budiarjo bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah[7].   

Jika kita merujuk pada beberapa defenisi diatas, partisipasi politik merupakan bentuk aktualisasi kongkrit dari proses demokratisasi. maka dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, dari sebuah negara republik yang demokratis, dibutuhkan pelaksanaan prosedur pemilu yang baik pula. Dan salah satu hal terpenting dalam mewujudkan pemilu yang baik, adalah adanya partisipasi politik yang aktif dari masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, dan yang berperan melakukan kegiatan politik itu adalah masyarakat. Dengn menggunakan partisipasi politik masyarakat juga dapat mempengaruhi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung.

Namun dalam perkembangannya, realitas yang terjadi di lapangan berkata lain. Masih banyak masyarakat yang sampai hari ini tidak melakukan partisipasi politik atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam proses yang dikenal sebagai pilar penting dari demokrasi itu. Jika ditanya, mengapa mereka tidak berpartisipasi maka jawaban yang munculpun beragam. Ada yang mengatakan tidak tau, adapula yang mengatakan bahwa suara mereka tidak memberikan efek terhadap mereka, sehingga mereka cenderung apatis.

Fenomena Golongan Putih (Golput) di Indonesia

Golongan putih (Golput) adalah golongan yang tidak menggunakan hak suara dalam pemilu. Fenomena golput akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang begitu hangat. Sampai saat ini tingkat golput semakin meningkat tajam. Hal ini dapat dilihat jumlah golput pada pilkada Jakarta 11 Juli 2012 yang memperlihatkan tingat golput mencapai angka 37%  meningkat dari pilkada 2007 yang mencapai 25%. Sepanjang sejarah pemilu sejak Indonesia merdeka, angka golput mengalami peningkatan secara signifikan, meski dengan alasan berbeda. Bila golput dihitung dari pemilih yang tidak datang dan suara tidak sah, tercatat 12,34% (1955), 6,67% (1971), 8,40% (1977), 9,61% (1982), 8,39% (1987), 9,05 % (1992), 10,07 % (1997), 10,40 % (1999), 23,34 % (Pemilu Legislatif 2004), 23,47 % (Pilpres 2004 putaran I), 24,95 persen (Pilpres 2004 putaran II), 30% (pileg 2009) dan 25% (pilpres 2009).[8] Data ini memperlihatkan bahwa angka golput semakin meningkat tiap tahunnya, dan secara tidak langsung memperlihatkan rendahnya partisipasi politik dari masyarakat.

Setidaknya ada beberapa faktor yang mempenagruhi meningkatnya golput. Menurut Pengamat politik Centre for Electoral Reform (Cetro), Refli Harun, mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan penduduk Jakarta tidak tahu atau belum memutuskan pilihannya untuk memilih Gubernur DKI Jakarta. “Penyebabnya bisa karena kesadaran politik yang membuat dirinya enggan memilih, karena kesalahan teknis, atau karena masyarakat yang sudah apatis[9]. Jika kita tarik secara nasional, maka makin meningkatnya golput  dengan alasan kurangnya kesadaran politik masyarakat, maka kita dapat membuat sebuah pernyataan bahwa semua itu adalah kegagalan dari partai politik yang tidak menjalankan salah satu fungsinya yaitu memberikan pendidikan politik. Namun bagaimana dengan alasan apatis tadi?

Golput Bukan Bentuk Partisipasi Politik

Yang menjadi miris ketika ternyata yang mengisi angka banyaknya golput bukan hanya dari kalangan yang belum mempnyai kesadaran politik, melainkan juga dari kalangan intelektual yang sejatinya sadar akan partisipasi politik. alasan yang muncul kemudian adalah tidak memilih adalah salah satu bentuk dari partisipasi mereka.

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku yakni[10]:

  • Apatis, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik
  • Spectator, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu.
  • Gladiator, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik.
  • Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional.

Dari kategori perilaku pertama yang disebutkan Milbrath dan Goel di atas, secara tidak langsung memenarkan bahwa golput yang berdasarkan alasan apatis dari kum intelektual, merupakan bentuk dari partisipasi politik mereka. Namun saya berpandangan lain. Bgaimana mungkin menarik diri dari proses politik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik?

Menarik diri dari proses politik secara jelas memperlihatkan bahwa sebenarya perilaku apatis yang dimaksud diatas merupakan tindakan untuk tidak berpartisipasi. sekali lagi, sikap apatis yang mengakibatkan seseorang golput sejatinya bukan merupakan bentuk partisipasi politik, melainkan sebuah pernyataan tidak langsung bahwa mereka tidak mau berpartisipasi dalam proses politik.

Dalam RUU tentang pemilu pasal 142, berbunyi “barangsiapa yang dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalnnya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undan ini diancam dengan hukuman pidana 5 tahun”. kemudian  Chozin Chumaedi mengatakan bahwa orang yang mengajak golput bisa dikategorikan menhalang-halangi sehingga bisa dikenkan sanksi menurut pasal-pasal tersebut.[11]

Meskipun benyak kontroversi mengenai pasal ini, yang dianggap tidak menjunjung hak asasi manusia dalam hal berekspresi ataupun berpendapat, maka pernyataan inilah yang menjadi titik tolak saya, bahwa memang benar golput merupakan sebuah pilihan yang semua orang mempunyai hak terhadapnya, namun kembali lagi bahwa golput hanyalah sebuah pilihan, bukan bentuk dari partisipasi politik.

Kesimpulan

Kekecewaan terhadap partai politik (parpol) dan pemerintahan yang sering menjadi alasan para intelektual untuk memilih golput, dengan tujuan menjadikan golput sebagai alat agar pemerintah dan parpol tertentu bisa membenah diri, merupakan hal yang bisa diterima. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika golput dijadikan sebagai sebuah akhir dari pilihan yang ada, karena idealnya demokrasi adalah ketika masyarakat aktif menggunakan hak-hak politiknya.


[1] Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001: Hal.27

[2] Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010 dalam http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12

[3] Drs. C.S.T. Kansil, Memilih dan Dipilih, Jakarta, P.T. Pradya Paramita Jakarta: 1986 ,hal.1

[4] Joseph Scumpeter , Capitalism, Socialism, and Democracy, New York : Harper, 1947.

[5] Drs. C.S.T. Kansil, Memilih dan Dipilih… Op.,cit. Hal.20

[6] Herbert Mc.Closky, International Encyclopaedia of the Social Sciences, dalam Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010, hal.180.

[7] Miriam Budhiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: PT.Gramedia, 1982, hal 12.

[11] Untng Dwi Hananto, Golput dalam Etika Demokrasi Panca Sila,2002 dalam http://eprints.undip.ac.id/19885/1/2625-ki-fh-03.pdf

One thought on “GOLPUT SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI POLITIK? Kata Siapa…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s