Mengkritisi Gaya Hidup Wakil Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sering disebut sebagai wakil rakyat, merupakan penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah. Fungsi Wakil Rakyat adalah Menentukan kebijakan (policy) dan membuat undang-undang, untuk itu anggota DPR memiliki hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget (anggaran), dan Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, untuk itu anggota DPR diberi hak-hak kontrol khusus.[1] Dan itu semua seharusnya kembali kepada kepentingan masyarakat secara umum, demi kesejahteraan masyarakat.

Wakil rakyat yang merupakan pembawa amanah rakyat memang harus merakyat, tapi yang terjadi selama ini adalah wakil rakyat seakan mereka yang strata sosialnya jauh di atas masyarakat. Mereka menempatkan posisi mereka sebagai kelompok yang eksklusif, sehingga sangat sulit untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat, padahal keberadaan mereka di legislatif pun karena suara dan kepercayaan rakyat. Keberadaan mereka di kursi DPR dianggap sebagai prestasi kerja, bukan sebagai amanah, sehingga oriesntasi mereka pun tidak sesuai dengan harapan masyarakat. DPR hari ini banyak yang kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Mulai dari kelakuan mereka di gedung DPR dan di luar, sampai pada gaya hidup mereka yang serba mewah. Kemewahan hidup para wakil rakyat saat ini seakan menjadi identitas para penyambung lidah masyarakat ini.

Padahal jika kita analisis lebih jauh, ternyata kebanyakan para wakil rakyat ini merupakan para kaum intelektual yang tidak diragukan lagi kemampuannya.  Mereka dilahirkan dari  berbagai perguruan tinggi di tanah air, mereka yang duluanya mempunyai idealisme yang kuat. Melihat fenomena diatas, penulisan ini hadir untuk menjwab apa sebenarya yang terjadi pada wakil rakyat kita.

Kerangka dasar pemikiran yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pemikiran Max  Horkheimer yaitu Kritik Terhadap Modernisme. Modernisme yang diyakini sebagai puncak ilmu pengetahuan dan akan mempermudah manusia dengan segala perkembangan ilmu pengetehuan dan teknologi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Mazhab Frankurt yang teorinya kemudian disebut dengan teori kristis beranggapan bahwa pencerahan/modernisme justru melahirkan penindasan baru atas dasar rasio.[2] Hal ini disebabkan karena cara berpikir posisitifis yang mengklaim meraih kebenaran objektif dengan adanya jarak antara peneliti dan objek, pada ilmu social hal tersebut menimbulkan masalah karena seolah manusia dan masnyarakat dan dikontrol dan dimanipilasi seperti alam[3]

Modernisme yang muncul sebagai penolakan atas otoritas religious justru melahirkan otoritas otoritas baru yakni ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang diharapkan dapat mempermudah manusia dalam segala aktivitasnya dan tidak lagi bekerja keras malah menjadi system penguasaan total atas masyarakat.[4] Pencerahan bagi mazhab frankurt justru membuat manusia terbelanggu ke dalam kepentingan instrumental, ekonomis-politis dari teknologi, hal tersebut dicapai melalui manipulasi kebutuhan lewat iklan dan budaya pop, perbudakan manusia modern dilakukan dengan semangat suka rela.[5]

Mendefenisikan Wakil Rakyat

Wakil rakyat yang dimaksud penulis disini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR adalah Lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, dan memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.[6] Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membuat Undang-Undang, selanjuntnya kebijakan yang ada dalam Undang-Undang yang terbentuk harus tercermin dalam aksi dalam bentuk dukungan anggaran dalam APBN dan APBD, selanjuntya Fungsi pengawasan ini  berkaitan dengan  pengawasan mengenai sejauh mana kebijakan yang tertuang secara mengikat dalam bentuk undang-undang itu dijabarkan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya

DPR sering disebut sebagai penyambung lidah rakyat, yang membawa suara-suara rakyat sehingga melahirkan kebijakan yang menuju pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, dalam “FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN” mengatakan bahwa Pada prinsipnya, fungsi parlemen di zaman modern sekarang ini berkaitan dengan (i) fungsi perwakilan, yaitu pertama-tama untuk mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat dengan cara duduk di lembaga perwakilan rakyat; (ii) fungsi permusyawaratan bersama dan deliberasi untuk pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan dan untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat.[7] Dengan demikian sangat jelas bahwa segala yang dilakukan para wakil rakyat seharusnya berasal dari kepentingan rakyat.

Mengkritisi Gaya Hidup Wakil Rakyat

Media tanah air sering diwarnai dengan pemberitaan yang tentang gaya hidup para wakil rakyat yang serba mewah. Sebut saja Vivanews Rabu (16 November 2011, 09:08 WIB)  memberitakan mengenai gaya “Hidup mewah anggota DPR”, Detiknews (Selasa, 28/02/2012 09:11 WIB), yang memberitakan mengenai “Jam Tangan Rolex, Gaya Hidup Elegan Anggota DPR”, Okezone (Selasa, 15 November 2011 11:51 wib) tentang  “Politikus Demokrat Akui Gaya Hidup Hedon Anggota DPR”, JPNN /Jawa Pos Nastional Network (Senin, 14 November 2011, 06:12:00) dan beberapa berita lain.

Demikian banyaknya berita mengenai gaya hidup para wakil rakyat ini memberikan gambaran nyata mengenai gaya hidup anggota DPR yang serba mewah. Hal ini sebenarnya wajar, mengingat apa yang mereka nikmati merupakan hasil kerja mereka. Tapi yang membuat semua itu mejadi tidak wajar adalah ketika, mereka malah ketergantungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka gunakan. Dan kemudian berdampak buruk pada kinerja mereka sebagai wakil rakyat. Gedung DPR hari ini seakan menjadi tempat pamer kekayaan. Tidak ada satupun anggota DPR yang datang kesana dengan menggunakan sepeda motor. Yang terlihat diparkiran hanyalah mobil mewah yang harganya ratusan juta. Orang modern menganggap bahwa mobil adalah teknologi yang mempermudah kita dalam melaklukan perjalanan dan mempermudah pekerjaan pastinya. Tapi lambat laun, mobil tidak lagi menjadi sarana untuk mempermudah pekerjaan, tapi yang terjadi adalah para anggota DPR terbelenggu dan tidak mendapatkan kebebesan. Mempunyai mobil mewah menjadi suatu keharusan oleh setiap anggota DPR agar tidak diasingkan oleh keadaan lingkungan yang serba menggunakan mobil mewah. Tidak mempunyai mobil mewah tidak lagi berarti pekerjaan mereka akan sedikit terhambat, tapi lebih dari itu yang terjadi adalah beban pikiran yang luar biasa, dimana perasaan tersaingi akan muncul. Maka bahasa yang pas adalah anggota DPR  harus mempunyai mobil yang mewah. Padahal tanpa mobilpun pekerjaan mereka bisa jalan. Teknologi seakan menjadi candu bagi mereka. Tanpa teknologi mereka takkan mampu berbuat lebih.

Inilah yang salah. Kemajuan teknologi yang seharusnya diharapkan dapat mempermudah perkerjaan manusia, malah membuat manusia tergantung dan tidak memiliki kebebasan. Max Horkheimer membedakan secara tegas antara Rasional dan  Rasionalisasi. Rasional adalah sesuatu yang berdasarkan pertimbangan akal sehat dan layak dipercaya sebagai sesuatu yang masuk akal. Sedangkan Rasionalisasi adalah upaya manipulatif yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa seolah-olah sesuatu itu masuk akal.[8] Alasan-alasan yang mengatakan bahwa penggunaan teknologi tinggi dan mewah untuk memudahkan kerja para wakil rakyat ini hanyalah sebuah rasionalisasi, dan bukan hal yang rasional.

Gaya hidup mewah para wakil rakyat kemudian berlanjut pada tempat mereka bekerja. Mereka tidak lagi nyaman berada tempat yang sederhana dan tanpa teknologi yang tinggi, sehingga rasionalisasi yang mereka keluarkan adalah gedung tempat mereka bekerja sudah tidak layak dan  butuh direnovasi ulang. Sehingga beberpa waktu lalu, para wakil rakyat ini merenovasi gedung tempat mereka bekerja. diperkiraan harga proyek renovasi  keseluruhan Rp 20.370.893.000. Selain itu, Sekjen DPR juga menganggarkan Rp 2 miliar untuk renovasi toilet di gedung Nusantara I.[9]

Banyaknya anggaran yang dikeluarkan untuk memuaskan para wakil rakyat ini sayangnya tidak diimbangi dengan kinerja yang lebih baik. Masih banyak wakil rakyat yang jarang masuk kerja, yang terlambat datang dan yang lebih parahnya lagi masih ada yang sempat tidur saat membahas mengenai kepentingan masyarakat.

Kesimpulan

Modernisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dipungkiri telah mewarnai kehidupan wakil rakyat.  Namun tidak seperti yang diharapkan oleh pencerahan (modernisasi). Kemunculan modernisasi diharapkan dapat mempermudah pekerjaan manusia, namun pada kenyataannya modernisasi hanya membuat manusia terbelenggu dan ketergantungan, dan yang lebih parahnya lagi manusia telah kehilangan kemerdekaannya yang disebabkan oleh produk-produk yang dihasilkan oleh modernisasi.


[3] Hardiman, F. Budi. Kritik Ideologi; Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas. Kanisius. 2009 hlm:67

[4] Ibid hlm:73

[5] Ibid hlm :77

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s